Like Fans Page Dan Follow Twitter

x
Loading

Sabtu, 19 April 2014

Surat Edaran Mendagri Tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013
menegaskan tentang larangan pengangkatan tenaga honrer setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia, berikut isinya:
1. Di jajaran instansi pemerintah di seluruh Indonesia telah ditegaskan dengan dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun 2005 hal ini di tekankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8   yang berbunyi :  
"Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami tegaskan bahwa :
a. Gubernur dan Bupati/Walikota di larang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya
b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
c. Bagi Gubernur, Walikota/Bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 
Download Surat Edaran Mendagri : KLIK DISINI
Download PP No 48 Tahun 2005 Pasal 8 : KLIK DISINI
Read More

Tentang Penetapan SK Bupati/Walikota Bagi Guru Honorer

Kebijakan penerbitan NUPTK baru berdasarkan surat edaran Ka. BPSDMPK-PMP Kemdikbud no. 14265/J/LL/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penerbitan NUPTK Baru. Bagi Guru yang Non PNS dan bertugas di sekolah negeri dibuktikan dengan SK pengangkatan dari Bupati/Walikota.

Persyaratan ini sesuai PP no. 48 tahun 2005 Pasal 8
"Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat  Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Mendagri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ perihal larangan pengangkatan tenaga honorer oleh Gubernur/Bupati/Walikota di institusi pemerintahan sesuai PP no. 48 tahun 2005 pasal 8 tersebut.

Adapun jika Gubernur/Bupati/Walikota tetap mengangkat tenaga honorer dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. 

Oleh karena itu bagi para PTK yang masih terkendala ajuan NUPTK barunya karena aturan syarat SK Bupati/Walikota tersebut. Saat ini diakomodir oleh Layanan PADAMU NEGERI dengan memiliki PegID terlebih dahulu.  Fungsi PegID untuk mengidentifikasi eksistensi seluruh PTK NON PNS termasuk Tenaga Honorer untuk kebutuhan pemetaan PTK sebagai bahan kebijakan selanjutnya. 

Demikian semoga dapat dipahami dan dimaklumi adanya. 
Read More

Jumat, 18 April 2014

Rekrutmen PPPK Prioritas Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar sepakat untuk meningkatkan kualitas guru melalui reformasi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Keduanya juga sepakat, masalah guru honorer kategori 2 segera dituntaskan.
Demikian antara lain terungkap dalam rapat koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (17/04).
 
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian itu, Azwar Abubakar minta agar guru menjadi target pokok dalam kebijakan Kemendikbud. Guru yang merupakan bagian terbesar dari aparatur sipil negara, harus memenuhi target kualifikasi. “Kasihan sama guru yang tidak berkualitas, atau kasihan dengan murid yang nantinya tidak berkualitas?” ujarnya.
 
Azwar mengungkapkan, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, guru tidak selalu harus diisi oleh PNS, tetapi bisa juga dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menanggapi hal itu, M. Nuh mengapresiasi kebijakan dalam Undang-Undang ASN  yang melahirkan PPPK, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan jabatan yang tidak dapat diisi oleh PNS. Undang-Undang ASN memungkinkan masyarakat sipil yang memiliki kompetensi secara profesional, dan memenuhi kualifikasi yang diminta untuk mengikuti rekrutmen pengisian jabatan PPPK. “Termasuk dosen dan guru non PNS dapat mengikuti rekrutmen terbuka tersebut,” ujarnya.
 
Ditambahkan, Kemendikbud berkomitmen mendukung kebijakan rekrutmen peningkatan kualitas dan kualifikasi dalam kerjasama pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk proses seleksi CPNS dan penyelesaian masalah kepegawaian. 
Dalam kesempatan itu Deputi SDM Aparatur Kemenetrian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mnejadi payung   hukum bagi PPPK. “PPPK akan dijabarkan lagi kualifikasinya dalam Peraturan Pemerintah. Tetapi yang jelas, rekrutmennya harus melalui tes seperti halnya rekrutmen CPNS,” ujarnya.
Read More

Selasa, 15 April 2014

Nama Jokowi Muncul di Soal UN

Lembar soal Bahasa Indonesia dalam Ujian Nasional 2014 (UN) yang memuat kisah Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo, juga ditemukan di Semarang, Jawa Tengah.
Yohannes Eko Yunianto (17), siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMKN 4 Semarang mengatakan, ada nama Jokowi dalam soal ujian nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dikerjakannya Senin (14/4/2014). 
Read More

Kelengkapan Pemberkasan Pencairan Tunjangan Profesi Guru

Tulisan ini sudah pernah diterbitkan sebelumnya, tentang persyaratan mendapatkan TPP tahun 2014 tetapi masih banyak juga rekan-rekan yang menanyakan hal ini, dikarenakan masing-masing daerah memiliki otoritas mengenai kelengkapan pemberkasan dalam pencairan TPP. Namun pemerintah pusat telah menetapkan kelengkapan berkas prioritas untuk disiapkan, daerah tinggal menambahkan kelengkapan berkas tersebut sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
Read More

Tunjangan Profesi Guru Masih Mengendap Belum Dibayarkan

Tunjangan sertifikasi para guru hingga April belum juga turun. Padahal seharusnya, tunjangan untuk Januari sampai Maret bisa diterima para guru yang sudah lulus sertifikasi profesi.
  
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Serang Tb Urip Henus membenarkan, belum cairnya tunjangan sertifikasi guru karena kendala administrasi. "Pencairan itu harus kolektif kalau ada satu atau dua orang guru proses administrasinya belum beres, maka semuanya tidak bisa dicairkan," ujar Urip, seperti dikutip dari jpnn.com, Selasa (15/4)
Read More

Dilarang Tes Calistung Penerimaan Siswa Baru Untuk SD

Tiap tahun ada saja pengelola Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang menggunakan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai syarat penerimaan siswa baru. Padahal hal itu melanggar peraturan yang sejak empat tahun lalu disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Read More

Minggu, 13 April 2014

SE Penyaluran BOS Triwulan 2 dan Bansos Buku Kurikulum 2013

Mulai tahun 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas. Pada tahun pelajaran 2014/2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan mengimplementasikan kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan: SD/MI kelas I, II, IV dan V; SMP/MTs kelas VII dan VIII; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas X dan XI di seluruh Indonesia.
Read More

Sabtu, 12 April 2014

Honorer K2 Yang Gagal Menjadi PPPK Tanpa Tes

Forum Honorer Indonesia (FHI) meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sebelum Pilpres. FHI juga meminta agar dalam Draf RPP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dimasukkan persyaratan tes bagi tenaga honorer.
Alasan permintaan FHI ini karena tenaga honorer sudah mempunyai pengalaman dalam bekerja, loyalitas dan pengabdian.
Read More

Tes CPNS 2014 Tidak Serentak

Pelaksanaan seleksi CPNS 2014 tidak akan serentak lagi. Pasalnya, mulai tahun ini pemerintah telah mewajibkan seluruh instansi baik pusat dan daerah menggunakan sistim computer assisted test (CAT).
"Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang pelaksanaan tesnya serentak, tahun ini diputuskan bertahap. Lantaran ada kewajiban seluruh instansi untuk mengikuti sistim CAT," kata Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN.
Read More